penerapan e-gov di seragen

BAB I

PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG

Saat ini dunia teknologi dan informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Untuk mengimbangi kemajuan dan perkembangan dari teknologi dan informasi tersebut kita dituntut untuk mengikuti perkembangan yang ada. Tidak hanya kita, bahkan sistem pemerintahan juga harus mengimbangi perkembangan tersebut demi tercapainya efektivitas dan efisiensi dari pelayanannya. Karena masyarakat yang terkena dampak dari globalisasi secara otomatis menuntut segalanya serba cepat, instant dan transparan serta akuntable, maka untuk mencapai tujuan pemerintahan yang melayani masyarakat, tidak ada pilihan bagi pemerintah selain memenuhi kebutuhan masyarakat secara instant, cepat dan mampu memberikan kepuasan pelayanan pelanggan yang pasti beraneka ragam.

Dalam upaya pemerintah memenuhi tuntutan masyarakat mengenai efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan, muncul suatu menejemen informasi baru seiring berkembangnya teknologi informasi saat ini yang di sebut E-gov (E-government). Pemerintah seakan tidak ingin kalah dengan perkembangan saat ini. Dengan dipakainya produk e-government tersebut membuktikan eksistensi pemerintah dalam keikutsertaannya memanfaatkan teknologi dan informasi serta meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat.

Seperti yang terjadi di kabupaten Sragen, dimana pemerintah menyadari akan kebutuhan masyarakat mengenai keterbukaan dan demokratisasi informasi bagi semua kalangan masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai motivasi dalam membangun suatu jalur akses pelayanan informasi bagi masyarakat. Selain itu pentingnya interaksi pemerintah dan masyarakat yang akan mampu menjadikan pemerintahan yang tanggap dan memahami kondisi masyarakat sehingga akan memberikan kemampuan pada pemerintah kabupaten Sragen untuk mengatasi masalah perijinan yang ada pada masyarakat Sragen. Maka muncullah suatu ide dengan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perijinan serta membangun jaringan komunikasi dan informasi lintas sektoral sehingga penyelesaian perijinan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien. Dalam pengembangan teknologi informasi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen telah membuat dan mengembangkan  sistem  informasi  yang  memudahkan para customer, pengusaha maupun masyarakat yang ingin mengakses BPTPM. Diantaranya tracking dokumen via internet, touch screen information, CCTV online, video conference, hotspot area, call centre, geografic information system dan lain lain.

  1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“ Bagaimanakah implementasi dari e-License di Pemerintah Kabupaten Sragen?”

  1. Tujuan

Tujuan melakukan penelitian ini adalah adalah penulis ingin menjelaskan bagaimana implementasi atau pelaksanaan e-license di pemerintahan Kabupaten Sragen.

  1. Manfaat
  1. Memberikan informasi bagaimana penerapan e-government pada pemerintahan kabupaten Sragen khususnya dalam bentuk e-License.
  2. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang e-License sebagai produk yang sukses dari pemerintahan kabupaten Sragen.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A.    Paradigma E-goverment

Dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan dan penerapan E-government yang didambakan oleh pemerintah, maka perlua adanya perubahan paradigma yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan atau birokrasi. Paradigma yang selama ini melekat pada para birokrasi indonesia yang dikenal masyarakat sebagai birokrasi yang kurang kompetitif, kurang inovatif, korup, berbelit-belit, berbudaya care culture (budaya peduli terhadap organisasi, bukan terhadap pelanggan) dll, harus diubah kearah paradigma E-government. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit MSc., MBA dalam bukunya yang berjudul “Electronic Government – setrategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital” yang memuat tentang 8 aspek, yaitu

1.      Orientation. Orientasi berhubungan dengan tujuan dan motivasi pemerintah dalam mengembangkan program E-government. Berbeda dengan orientasi paradigma birokrat yang menghasilkan produk secara cost-efisient kepada masyarakat yang akhirnya berdampak pada kurangnya standart, volume dan frekuensi produk yang diberikan kepada masyarakat sebagi konsumen, orientasi pada paradigma e-government berorientasi pada kepuasan pelanggan yang diukur dari jumlah keluhan pelanggan.

2.      Process Organization

Berdasar pada pengalaman proses organisasi birokrat yang rigid dan kaku dengan membagi orgnisasi dalam divisi-divisi dan departemen berdasarkan spesialisasinya. Memang akan menghasilkan kontrol internal yang efektif, namun akan terkadang membuat penyelesaian rangkaian pekerjaan menjadi mahal dan lambat, bahkan masyarakat sering dibat pontang-panting kesana kemari. Dalam paradigma egovernment hal tersebut tidak dianjurkan dengan pembentukan sistem jaringan antar departemen yang berfungsi saling tukar menukar informasi melalui saistem informasi (aplikasi) yang terintegrasi.

3.      Management Principle

Pada umumnya  sistem menejemen yang ada pada paradigma birokrat adalah seseorang baru bergerak apabila medapatkan mandat dari atasan melalui surat keputusan. Tentunya hal tersebut akan memakan waktu yang sangat lama, belum lagi apabila menghadapi situasi yang mendesak. Di dalam paradigma  e-government gaya menejemen pemerintahan harus lebih fleksibel dalam arti dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan kebutuhan para pelanggan baik dari dalam birokrat sendiri maupun dari luar lembaga pemerintahan. Kemampuan fleksibilitas tersebut dapat dicapai dengan kerja sama tim dari berbagai macam sumber daya manusia dalam menghasilkan produk yang berkualitas.

4.      Leadership Style

Gaya kepemimpinan birokrat yang lama adalah berbentuk “command and control” yang biasa diterpkan pada militer. Hal tersebut akan membawa dampak pada berkurangnya kompetensi kreativitas  pada masing-masing sumber daya karena hanya bekerja berdasarkan perintah atasan atau disebut kepemimpinan pasif. Selain itu berdampak pada terhambatnya perkembangan dan daya adaptif terhadap lingkungan. Maka pada paradigma egovernment dirubah dari pemimpin sebagai pemberi perintah dan pengontrol menjadi pemimpin yang fasilitator dan koordinator yang bekerja sesuai kebutuhan pelanggan.

5.      Internal Communication

Komunikasi internal yang terjadi pada organisasi birokrat yang lama adalah dengan menggunakan “top down approach”. Dari bentuk komunikasi tersebut akan menghasilkan efek psikologi organisasi yang kontraproduktif dan kurang demokratis. Dari suasana tersebut akan menghasilkan ketergantungan pada menejemen puncak. Hal baik akan terjadi apabila menejer puncak yang dianut memiliki kemampuan yang baik.  Namun sebaliknya apabila yang menjadi menejer puncak kurang capable. Pada paradigma egovernment melalui fasilitas email dan chatting akan memberikan kebebasan komunikasi antar individu atau kelompok tanpa memperhatikan garis komando.

6.      External communication

Dalam sistem birokratis, bentuk hubungan antar departemen atau antara pemerintah dengan kalangan lain seperti swasta, luar negeri, LSM, Organisasi, partai dll dilakukan secara formal dengan prosedur yang baku. Karena banyaknya prosedur yang yang harus ditaati, maka meyulitkan kerja sama antara satu departemen dengan departemen lainnya. Pada paradigma e-government tidak berlaku demikian. E-government lebih mengutamakan pada bekerjanya sebuah sistem lintas sektoral yang cepat.

7.      Metode of service delivery

Pada pelaksanaan hal yang berbau administratif, biasanya pemerintah menggunakan sejumlah dokumen-dokumen penting (formulir, laporan, dll). Hal demikian akan memakan waktu yang panjang. Dalam paradigma e-government tujuan akhirnya adalah terbentuk suasana kerja yang paperless. Sehingga semua aspek pelayanan dan sumber daya dapat didigitalkan. Jika dulu transaksi dikatakan sah apabila kedua pihak saling bertatap muka dan bersepakat, maka dalam e-government tidak perlu dilakukan

8.      Principle of service delivery

Aspek yang terakhir menyangkut prinsip dalam memberikan pelayanan, dimana semua jenis pelanggan diperlakukan sama dimata pemerintah, shingga disusun standart yang baku bagi semua pihak. Namun seringkali ditemukan kasus tertentu yang tidak dapat diselesaikan dengan standart yang ada. Pada e-government pemerintah memperlakukan masing-masing pelanggan sebagai individu yang unik, dalam artian memiliki kebutuhan yang spesifik. Sehingga pelayanan yang diberikanpun harus dapat ditailor-made sesuai kebutuhan unik masing-masing pelanggan.

B.     Tiga Tantangan Besar E-Government

Berdasarkan hasil studi disejumlah negara yang kemudian disampaikan oleh indrajit dalam bukunya yang berjudul “Electronic Government – strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital” menyebutkan terdapat tiga tantangan terbesar dalam mewujudkan E-Government, yang meliputi:

1.      Tantangan penentuan kanal akses

Berkaitan dengan cara menciptakan dan menentukan kanal-kanal akses  digital yang dapat secara efektif dipergunakan oleh masyarakat mapun pemerintah. Dalam konteksnya meliputi 3 hal, yaitu jenis teknologi apa yang harus dibangun sehingga dapat dipergunakan masyarakat, bagaimana agar keberadaannya dapat merata diseluruh wilayah negara sehingga dapat menyentuh setiap lapisan masyarakat yang ada.

2.      Tantangan keterlibatan pihak Non-Pemerintah

Berkaitan dengan keterlibatan pihak lembaga-lembaga lain diluar pemerintah (pihak komersial swasta maupun pihak-pihak non komersial lainnya) dalam mengembangkan infrastruktur maupun suprastruktur e-government yang dibutuhkan.

3.      Tantangan Pembiayaan Menejemen Perubahan

Berkaitan dengan penyusunan strategi institusi terutama yang berkaitan dengan masalah biaya investasi dan operasional sehingga program menejemen perubahan e-government dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

  1. C.    TIPE RELASI DAN JENIS LAYANAN E-GOVERNMENT
    1. Tipe relasi e-government
  • Government to Citizen (G2C)

Yaitu aplikasi e-gov dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio IT dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat.

  • Government to Business (G2B)

Yaitu aplikasi e-gov yang mencakup hubungan relasi antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak hanya mencakup kelancaran bisnis perusahaan saja, namun akan ada dampak yang menguntungkan pemerintah jika relasi baik dan efektif.

  • Government to Governments (G2G)

Yaitu aplikasi e-gov dalam hubungan diplomasi kenegaraan antara satu Negara dengan Negara lainnya. Meliputi kerjasama-kerjasama misalnya yang berhubungan dengan industri, perusahaan, perdagangan, dll.

  • Government to Employees

Yaitu aplikasi e-gov yang diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejateraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

  1. Jenis-jenis pelayanan e-government
  • Publish

Merupakan penerapan e-gov yang termudah karena selain proyekya yang berskala kecil , kebanyakan aplikasiya tidak pelu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam.

  • Interact

Terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dan  dengan mereka yang berkepentingan. Pertama yaitu bentuk portal dan kedua pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan baik langsung atau tidak langsung.

  • Transact

Dalam kelas ini terdapat interaksi dua arah seperti pada kelas interact, tapi terjadi perpindahan uang dari satu pihak ke pihak yang lain.

  1. D.    ELEMEN SUKSES MANAJEMEN PROYEK E-GOVERNMENT
  2. Political Environment

Adalah suatu elemen keadaan atau suasana politik yang dimana proyek  yang bersangkutan berada atau dilaksanakan.

  1. Leadership

Faktor kepemimpinan berhubungan dengan pemimpin dalam proyek e-gov itu sendiri (project manajer) yang melaksanakan proses ini dari awal hingga akhir. Ruang lingkup kepemimpinan berhubungan dengan beragam tekanan politik, berbagai macam sumber daya yang dialokasikan, dan kepentingan dari stakeholder terhadap proyek e-gov.

  1. Planning

Tahap perencanaan merupakan tahap yang paling penting karena menjadi gambaran menyeluruh dan detail dari rencana inisiatif e-gov dilaksanakan.

  1. Stakeholders

Stakeholders adalah pihak-pihak yang berkepentingan (baik langsug atau tidak langsung) terhadap penyelenggaraan proses e-gov. Tugas seorang pemimpin untuk menyatukan perbedaan kepentingan para stakeholders agar tetapke arah pencapaian visi dan misi e-gov.

  1. Budget

Berhubunga dengan sumber daya keuangan yang mejadi salah satu kunci sukses dari keberhasilan proyek e-gov itu sendiri.

  1. Technology

Pilihan dari teknologi yang akan digunakan atau diimplementasikan dalam e-gov sangat tergantung dari anggaran yang tersedia. Semakin besar dana yang digunakan maka akan semakin canggih tekhnologi yang akan digunakan.

  1. Innovation

Adalah kemampuan para anggota yang mengerjakan proyek e-gov memberikan inovasi.  Tidak hanya terbatas kepada produk-produk yang baru saja melainkan bagaimana membuat produk yang sudah ada meningkat kualitasnya.

  1. E.   Three Tier E-Gov

Tujuan Three Tier e-Gov Architecture :

Mempermudah Proses integrasi berbagai institusi pemerintahan

Lapisan Three Tier e-Gov

  1. Customer Facing

Merupakan lapisan terluar dari e-Gov  yang menghubungkan sistem dg para penggunanya.

Perangkat Customer Facing

  • Infrastruktur : lokasi para pengguna (user) melakukan akses thd sistem e-Gov (ex. Rumah, kantor, pusat keramaian, mobil, dsb)
  • Interface : kumpulan dari berbagai jenis teknologi perangkat keras (digital & elektronika) yg digunakan user ketika menghubungkan dirinya dg sistem e-Gov (ex. telepon, fax, komputer PC, HP, PDA/Personal Digital Assistant)
  • Perangkat 3 :  Aplikasi perangkat lunak yg diinstalasi untuk membuat perangkat keras yang digunakan user bekerja sebagaimana mestinya (perangkat lunak ini harus menarik & mudah dipergunakan)
  1. Delivery Service
  • Terdiri dari perangkat lunak sistem operasi, aplikasi dan database yg diprogram sedemikian rupa shg dpt menjalankan berbagai program  layanan pemerintah kpd masyarakat.
  • Pada umumnya berupa perangkat lunak berbasis internet
  • Lapisan kedua ini merupakan otak/pusat  arsitektur Three Tier e-Gov
  1. Structure

Lapisan terakhir merupakan lapisan pendukung dr 2 lapisan sebelumnya. Terdiri dr 2 lapisan, yaitu:

  1. 1.                  Infrastuktur teknologi informasi yg terdiri dr fasilitas teknologi transmisi yg berfungsi sbg media penyalur data & informasi dlm format sinyal digital.
  2. 2.                  Suprastruktur yaitu peraturan, kebijakan, standar, hukum dan organisasi  yg mengaplikasikan konsep e-Gov.
  1. Konsep Implementasi
  1. 1.      Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan seperti yang diungkapkan oleh Udoji (1981, hal 32). Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Sementara Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

  1. 2.      Variabel  yang mempengaruhi keberhasilan implementasi:
    1. Ukuran dasar  dan Tujuan

Pertama :

Berkaitan dengan luasnya bidang kebijakan /program yang dicakup

Kedua :

Berkaitan dengan  kejelasan  ukuran dan tujuan  kebijakan

  1. Sumber-sumber  Kebijakan

Mencakup sumber dana pembiayaan  program

  1. Komunikasi antar  Organisasi

1)      Implementasi akan efektif  jika kebijakan/program  dipahami  oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian program

2)      Mencakup bagaimana pesan-pesan (kebijakan) bisa diteruskan dalam organisasi (kepada pelaksana di bawah) dan ke organisasi lain yang terkait

Karenanya sangat berkait dengan kejelasan ukuran dan tujuan agar tidak ada interpretasi yang berbeda  dari para pelaksana

  1. Karakteristik  badan pelaksana

Berkaitan dengan struktur birokrasi:

1)  Kompetensi dan ukuran staf organisasi

2) Tingkat pengawasan hirarkis

3) Sumber-sumber politis (dukungan legislatif dan eksekutif)

4) Eksistensi organisasi

5) Tingkat komunikasi yang terbuka, horisontal dan vertikal

6) keterkaitan formal maupun informal  “pembuat keputusan” dengan ‘pelaksana keputusan”

  1. Kondisi ekonomi, sosial politik

Implementasi  perlu mempertimbangkan  lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi yurisdiksi  atau organisasi dimana program akan dilaksanakan

1) Apakah sumber-sumber ekonomi cukup mendukung

2) Bagaimana kondisi sosial ekonomi yang berlaku

3) Apa dan bagaimana isu kebijakan ditanggapi

4) Apakah elit-elit mendukung atau sebaliknya menentang

5) Bagaimana sikap pelaksana  apakah mendukung atau menjadi oposisi

6) Bagaimana kelompok kepentingan dan mungkin swasta di mobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan

  1. Kecenderungan  Pelaksana

Pemahaman dan Persepsi  dalam melihat kebijakan, menjadi hal penting dalam implementasi

  1. 3.      Sekuensi Implementasi Kebijakan Publik (Riant Nugroho)

Kebijakan Publik

KP penjelas

(peraturan pelaksana)

Program

proyek

kegiatan

pemanfaat

  1. 4.      4 faktor berhasilnya proses implementasi (George C. Edward III)
    1. Komunikasi

Menyangkut bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi & publik, kejelasan informasi, konsistensi informasi dan personel yang jelas.

  1. Resources

Berkenaan dengan sumber daya pendukung. Meliputi staf, informasi yang relevan, kewenangan yang menjamin kebijakan diarahkan sebagaimana yang diharapkan & fasilitas (sarana, prasarana) yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Bila tdk ada => pelayanan yang baik tidak dapat diberikan

  1. Disposisi

Sikap & komitmen => kecakapan saja tidak cukup, tanpa kesediaan & komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Seringkali implementor tidak melaksanakan kebijakan secara asli.

  1. Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik, adanya SOP yg mengatur tata aliran pekerjaan & pelaksanaan program.

Bila tdk ada=> hsl tdk memuaskan

  1. 5.      Faktor Pendorong keberhasilan implementasi:

a. Komitmen Pimpinan Politik

=> komitmen pimpinan pemerintahan

b. Kemampuan Organisasi

=> terdiri dari : kemampuan teknis, kemampuan menjalin hubungan dengan organisasi lain, pengembangan SOP

  1. Komitmen Pelaksana

=> dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, psikologis & birokratis

BAB III

GAMBARAN UMUM E-LICENSE

            e-License merupakan program yang dibuat oleh Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen dengan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perijinan serta membangun jaringan komunikasi dan informasi lintas sektoral sehingga penyelesaian perijinan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien. Dalam pengembangan teknologi informasi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen telah membuat dan mengembangkan  sistem  informasi  yang  memudahkan para customer, pengusaha maupun masyarakat yang ingin mengakses BPTPM. Diantaranya tracking dokumen via internet, touch screen information, CCTV online, video conference, hotspot area, call centre, geografic information system dan lain lain.

Visi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen adalah “Unggul dalam Pelayanan”. Sedangakn Misinya adalah mewujudkan Pelayanan Profesional dan Kepuasan Pelanggan, dengan langkah meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan, meningkatkan parftisipasi masyarakat  dalam pembangunan melalui perijinan dan non perijinan, meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan perijinan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dibidang perijinan dan non perijinan.

Maksud didirikannya KPT Kabupaten Sragen saat itu adalah untuk menyelenggarakan pelayanan prima perizinan dan non perizinan dalam satu pintu. Hal tersebut diharapkan dapat  mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat  di Kabupaten Sragen. Prinsip pelayanan prima sesuai tertuang dalam Keputusan MenPan No. 63 Tahun 2003, yaitu: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan,  tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan.

Tujuan awal dibentuknya KPT Kabupaten Sragen adalah untuk mewujudkan pelayanan prima, yakni kepuasan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat/pelanggan. Untuk mencapai hal itu diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai indeks kepuasan masyarakat dan standar pelayanan prima. Zeiitham et al (1990) menyatakan bahwa mutu pelayanan didefinisikan oleh pelanggan, yaitu kesesuaian antara harapan dan atau keinginan pelanggan dengan kenyataan. Sejalan dengan itu maka dimensi yang sangat melekat dengan mutu pelayanan adalah penampilan fisik, peralatan,  tenaga kerja dan metode yang digunakan dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diambil langkah kebijakan antara lain pembentukan kelembagaan, penentuan personalia, penentuan jenis pelayanan dan waktu penyelesaian, penyusunan mekanisme pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan, pemantauan kepuasan pelanggan dan penanganan pengaduan/keluhan. Dalam   memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, BPTPM didukung oleh 39 PNS.

Secara umum Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas :

a)      Membantu Bupati dalam perumusan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan dan standardisasi teknis Pemerintah Daerah di bidang pelayanan perijinan, non perijinan dan penanaman modal secara terpadu;

b)      Merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang perijinan tertentu; bidang perijinan jasa usaha; bidang pelayanan umum dan pengaduan; bidang penanaman modal; serta di bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, urusan rumah tangga, keuangan dan umum;

c)      Menginventarisasi dan mempelajari perundang-undangan, pedoman, petunjuk dan kebijakan teknis serta baha lain yang berhubungan di bidang pelayanan perijinan, non perijinan dan penanaman modal secara terpadu;

d)     Menginventarisasi, meneliti serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pelayanan perijinan, non perijinan dan penanaman modal secara terpadu;

e)      Menyusun dan Menjabarkan Program Kerja dan Rencana Kegiatan di bidang pelayanan perijinan, non perijinan dan penanaman modal secara terpadu;

f)       Menyusun kebijakan pemeliharaan dan pengelolaan aset/sarana;

Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan perijinan, non perijinan dan penanaman modal secara terpadu.

Sejarah pengembangan jaringan infrastruktur tik di kab Sragen pada awal tahun 2002 yaitu dimulainya koneksi jaringan komputer dan integrasi sistem pd kompleks perkantoran SETDA, yg terpusat di PDE. (Bupati, Sekda, Asisten, BPKD, Bappeda, Kesbang dan KPT)‏. Tahun 2003 /2004 dimulai koneksi antar Dinas/Satker di luar SETDA dan 8 titik Kecamatan. Lalu pada Tahun  2005/2006 semua Dinas/Satker dan 20 Kecamatan terkoneksi jaringan Online. Dan pada Tahun 2007 dibangun Jaringan Desa yang meliputi 208 Desa/Kel se-Kab. Sragen. Infrastruktur Jaringan On-Line pertama adaah Web Sragenkab (info ke masyarakat luas)‏, Sistem Informasi Manajemen, Online system – laporan dinas (daily report)‏, Fasilitas Telepon Free(Voip), Video Conference, Tukar Data, Internet, dan sarana pendidikan kepada masyarakat (internet sampai desa dan hot spot di tempat strategis)‏

s

Network Monitoring Kab. Sragen

Dahulu

  • Birokrasi berbelit-belit
  • Monoton, tidak kreatif dan tidak inovatif
  • Lama dan tidak ada kepastian waktu
  • Pungli & biaya tidak jelas

Sekarang

  • Mudah, cepat, transparan, nyaman
  • Waktu, biaya jelas & pasti
  • Dijamin tidak ada pungli
  • Biaya murah
  • Memangkas Retribusi
  • Melayani dengan ramah.

 

Reformasi Pelayanan Publik  One Stop Service

Jenis layanan yang ditugaskan kepada BPTPM terdiri dari Pelayanan Perizinan  dan Pelayanan Non Perizinan. Jenis-jenis pelayanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

  1. A.                PELAYANAN  PERIZINAN

NO.

JENIS  PELAYANAN

WAKTU PENYELESAIAN

1.

Pendaftaran Penanaman  Modal

2 hari kerja

2.

Izin Prinsip Penanaman Modal

3 hari kerja

3.

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

3 hari kerja

4.

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

5 hari kerja

5.

Ijin Usaha Penanaman  Modal

7 hari kerja

6.

Izin Usaha Perluasan  Modal

3 hari kerja

7.

Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

5 hari kerja

8.

Izin Usaha Penggabungan  Penanaman Modal (Merger)

5 hari kerja

9.

Izin Prinsip

10 hari kerja

10.

Izin Lokasi

11.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

10 hari kerja

12.

Izin  Gangguan  & Izin Tempat Usaha (HO/ ITU)

6 hari kerja

13.

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

3 hari kerja

14.

Izin Usaha Industri  (IUI)

5 hari kerja

15.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

3 hari kerja

16.

Tanda Daftar Industri (TDI)

3 hari kerja

17.

Tanda Daftar Gudang (TDG)

5 hari kerja

18.

Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

6 hari kerja

19.

Izin Usaha Rumah Makan

5 hari kerja

20.

Izin Usaha Salon Kecantikan

4 hari kerja

21.

Izin Usaha Hotel

10 hari kerja

22.

Biro/ Agen Perjalanan Wisata

8 hari kerja

23.

Izin Pondok Wisata

8 hari kerja

24.

Izin Penutupan Jalan

2 hari kerja

25.

Pajak Reklame

1 hari kerja

26.

Izin Usaha Huller

6 hari kerja

27.

Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan

5 hari kerja

28.

Perizinan Penggunaan Ketel Uap, Minyak Untuk Setiap Ketel

6 hari kerja

29.

Perizinan Penggunaan Bejana Uap/Pemanas Air atau  Ekonomiser yang Berdiri Sendiri/Penguapan

6 hari kerja

30.

Perzinan  Penggunaan Bejana Tekan

6 hari kerja

31.

Perzinan Botol Baja

6 hari kerja

32.

Perijinan Penggunaan Pesawat Angkat dan Angkut

6 hari kerja.

33.

Perizinan Penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi

6 hari kerja

34.

Perizinan Penggunaan  Instalasi Kebakaran

6 hari kerja

35.

Perizinan Penggunaan  Instalasi Listrik

6 hari kerja

36.

Perizinan  Penggunaan Instalasi Penyalur Petir

6 hari kerja

37.

Izin Trayek Tetap

6 hari kerja

38.

Izin Usaha Angkutan

6 hari kerja

39.

Izin Kursus

5 hari kerja

40.

Izin Usaha Peternakan

12 hari kerja

41.

Izin Pemotongan Hewan

12 hari kerja

42.

Izin Pendirian Keramba Apung

12 hari kerja

43.

Izin Usaha Jasa Kontruksi

12 hari kerja

44.

Ijin Praktek Dokter Spesialis

5 hari kerja

45.

Izin Praktek Dokter Umum

5 hari kerja

46.

Izin Praktek Dokter Gigi

5 hari kerja

47.

Izin Praktek Bidan

5 hari kerja

48.

Izin Praktek Perawat

5 hari kerja

49.

Izin Praktek Perawat Gigi

5 hari kerja

50.

Izin Praktek Asisten Apoteker

5 hari kerja

51.

Izin Praktek Fisioterapi

5 hari kerja

52.

Izin Praktek Refraksionis Optisien

5 hari kerja

53.

Izin Praktek Apoteker

5 hari kerja

54.

Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis

12 hari kerja

55.

Izin Praktek Bersama Dokter Umum

12 hari kerja

56.

Izin Praktek Bersama Dokter Gigi

12 hari kerja

57.

Izin Operasional Rumah Sakit (RS)

12 hari kerja

58.

Izin Pendirian Rumah Bersalin

12 hari kerja

59.

Izin Pendirian Klinik Pengobatan

12 hari kerja

60.

Izin Pendirian Laboratorium Kesehatan

12 hari kerja

61.

Izin Pendirian Apotek

12 hari kerja

62.

Izin Pendirian Optik

12 hari kerja

63.

Izin Pendirian Toko Obat

12 hari kerja

64.

Izin Produksi Makanan dan Minuman

12 hari kerja

65.

Izin Pengobatan Tradisional

12 hari kerja

66.

Izin Pendirian Klinik Kecantikan

12 hari kerja

67.

Izin Depot Air Minum Isi Ulang

12 hari kerja

68.

Izin Laik Hygiene Restoran / Rumah Makan

12 hari kerja

69.

Izin Laik Hygiene Jasa Bogab/ Katering

12 hari kerja

70.

Izin Operasional Unit Tranfusi Darah

12 hari kerja

  1. B.                  PELAYANAN NON PERIZINAN
NO

JENIS  PELAYANAN

WAKTU PENYELESAIAN

1 Insentif  Daerah
2 Informasi dan Penanganan Pengaduan

 Sumber : BPTPM Kabupaten Sragen Tahun 2011

Bentuk-bentuk aplikasi layanan BPT adalah :

a)      KANTAYA (Kantor Maya)

Daily Report/Monitoring/Controlling setiap Satker, Kecamatan, BUMD, Desa/Kelurahan. Sarana pengiriman Data melalui Sistem Online, Informasi dan Monitoring Proyek/Kegiatan secara OnLine pada setiap Satker, Agenda Kerja pada setiap Satker, Forum Diskusi dan Chating antar Personil dan Satker, Surat Dinas / Undangan  pada Satker

b)      SURAT MAYA (Surat Maya)

Administrasi Surat Menyurat Secara On-line untuk Seluruh Satker sampai tingkat desa. Tujuannya adalah mempercepat Informasidan meminimalisir/Penghematan Kertas Menuju Paperless

c)      DISBOOK (Disposisi Maya)

Bentuk aplikasi perijinan Online (e-License)

a)      SJDI Hukum

b)      Lelang Elektronik

c)      Call Center

d)     Crisis Center

Penanganan gangguan di Jalan Raya, gangguan kamtibmas di tempat-tempat strategis serta pencegahan dan penanganan bencana alam. Unit lintas satker yaitu Dishubkominfo, DKK, Kesbangpolinmas, Kantor PDE dan  POLRES. Petugas jaga profesional yang selalu siaga 24 jam (Dishubkominfo, dokter, perawat,petugas Damkar, anggota tim SAR) hotline yang mudah diakses oleh masyarakat.

e)      CCTV sebagai layanan pendukung.

f)       Real Count Pemilu

g)      Video Converence

h)      Telepon Voip

i)        Video Streaming

j)        GIS pemetaan

k)      SIMPEG Pegawai

Ada dua jenis aplikasi TI yang digunakan di BPT, yaitu Sistem InformasiPerijinan (SIM Perijinan) untuk menangani pelayanan perijinan dan SistemInformasi Kependudukan (Simduk) untuk menangani pelayanan non perijinan.SIM Perijinan berwujud aplikasi berbasis web yang dikelola oleh BPT sedang Simduk dikelola oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Kantor Dukcapil).Seluruh proses pelayanan perijinan dilakukan secara terpusat di BPT dengandidukung satu server berbasis Microsoft (MS) Windows 2003 yang merangkapsebagai server database dan server web. Perangkat manajemen database yangdigunakan adalah MySQL, sedang manajemen web menggunakan MS InternetInformation Server. Transaksi pelayanan non perijinan yang dilakukan di BPThanya bersifat konfirmasi sebab seluruh proses dikirim ke dan ditangani olehserver Simduk di Kantor Kecamatan dan Kantor Dukcapil melalui Local AreaNetwork (LAN).Meskipun disebutkan pada situs web BPT (http://bpt.sragenkab.go.id) bahwa pengguna layanan dapat mengecek status perijinan melalui sistem penelusuran di http://kpt.sragenkab.go.id/perijinan, namun situs web tersebut tidak dapat diakses melalui internet. Sehingga saat ini belum tersedia aplikasi berbasis internet yangdapat digunakan untuk mengecek perijinan.

BAB IV

PEMBAHASAN

E-License sebagai bentuk dari Electronic Government sebagai strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital yang berfokus pada permasalahan perijinan secara Online. E-license dalam perkembangannya sejak 2002 mengalami peningkatan sekitar 500 % berdasarkan penjelasan dari Humas BPT Sragen. E-License memberikan kemudahan kepada para penggunanya untuk melakukan perijinan sehingga berbagai usaha dapat mempunyai ijin usaha dan tentu akan meningkatkan pendatan asli daerah pemerintah kabupaten Sragen. E-license sebagai produk dari e-government memuat tentang 8 aspek, yaitu

1.      Orientation. E-license adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh BPT dengan tujuan memudahkan pelayanan perijinan yang ada di kabupaten Sragen. Berdampak dengan adanya perbaikan standart pelayanan publik, berbagai bentuk perijinan dapat dipilih sebagai pilihan produk pemerintah yang dapat digunakan, dan sangat berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

2.      Process Organization

Praktek e-license di BPT berdasarkan pengamatan yang kita lakukan struktur organisasinya tidak kaku dan berbelit-belit terbukti dari adanya pelayanan yang tidak hanya satu atap melainkan satu pintu terhadap proses perijinan di kabupaten Sragen.

3.      Management Principle

Kerjasama para birokrat tekait dengan kinerja BPT dalam menerapkan e-licene terutama pada saat menghadapi perubahan tuntutan para konsumen yang menginginkan pelayanan yang cepat dan efisien dengan melakukan terobosan pelayanan satu pintu.

4.      Leadership Style

Dalam BPT peranan dari pemimpin yaitu bapak Tugiyono SH dapat dikatakan sebagai pemimpin yang revolusioner karena dapat memberikan orientasi masa depan. Dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

5.      Internal Communication

Komunikasi internal yang terjadi pada organisasi di BPT adalah membudayakan komunikasi secara terbuka dan demokrasi, memberikan kesempatan pada pegawainya untuk memberikan suaranya, tetap Top Down tapi tetap mempunyai sikap terbuka pada bawahan.

6.      External communication

Dalam sistem birokratis, bentuk hubungan antar departemen atau antara pemerintah dengan kalangan lain seperti swasta, luar negeri, LSM, Organisasi, partai dll dilakukan tidak hanya secara formal dengan prosedur yang baku. Namun memungkinkan adanya komunikasi yang lebih mudah antar tingkat sektoral contohnya dengan menggunakan Disbook yang bermanfaat bagi hubungan dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat agar timnya tetap solid.

7.      Metode of service delivery

Pada pelaksanaan e-license  hal yang berbau administratif, dulu biasanya pemerintah menggunakan sejumlah dokumen-dokumen penting (formulir, laporan, dll) namun di BPT sekarang meminimalkan penggunaan kertas lebih cenderung ke arah digital sehingga lebih mudah dan tidak memakan waktu lama, 2014 mendatang dalam urusan penanaman modal bisa mengisi langsung data-data secara on line. Paperless sangat menjadi tujuan utama kedepannya.

8.      Principle of service delivery

Dalam penerapan e-license di BPT terdapat prinsip pelayanan prima artinya bahwa kepuasan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat atau pelanggan.

Tiga tantangan terbesar dalam mewujudkan E-License di BPT pemerintah kabupaten Sragen adalah :

  1. Tantangan penentuan kanal akses

Kanal-kanal akses yang digunakan dalam e-license terkat dengan penggunaan tekhnologinya, yaitu dengan penggunaan tekhnologi digital termasuk dengan pemakaian internet dan penggunaan software khusus untuk perijinan, jenis teknologi yang dibangun adalah dengan penggunaan software khusus tentang perijinan sementara ini belum full online karena masih membutuhkan kehadiran masyarakat untuk hadir di BPT. Rencana pada tahun 2014 akan ada full online khususnya terkait dengan penanaman modal, masyarakat dapat mengisi dokumen langsung secara online, membayar via rekening, dan mendownload langsung dokumen yang sudah jadi.

  1. Tantangan keterlibatan pihak Non-Pemerintah

Bantuan di dapatkan pada 2004 dengan adanya software perijinan terpadu dari UKB Satya Wacana dan akhir 2006 dapat bantuan dari departemen perdagangan sekitar 60 perijinan yang bersifat perijinan online dan pengunjung dapat traccking document melihat apakah perijinannya sudah selesie atau dalam proses. Pada 2014 ada perijinan full online pemohon dapat mendownload formulir dan mengisi formulir dan membayar melalui rekening, dan dapat download ijin yang jdi di download via internet.

  1. Tantangan Pembiayaan Manejemen Perubahan

Berkaitan dengan penyusunan strategi institusi terutama yang berkaitan dengan masalah biaya investasi dan operasional sehingga program menejemen perubahan e-government dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Perkembangan Sumberdaya manusia berawal dari direkrutnya pegawai dari dinas yang mempunyai keahlian misalnya dalam IMB dan SIUP  minimal dua orang dari tiap dinas, setelah itu magang di Gianyar Bali terkait dengan pelayanan satu atap selain itu diberi keahlian IT. Pembiayaan tiap tahun mengalami kenaikan, untuk pembiayaan dikaitkan dengan desain interior ruangan dan seragam, justru gratis untuk software perijinan. Hardware murni dari PAD sragen, software dari Satya Wacana dan Dinas Perdagangan.

Tujuan Egov BPT Seragen : Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan melalui penggunaan media-media teknologi dan informasi. Dalam proses implementasi e-government pada BPT yang memfokuskan pada pelayanan perijinan (E-Lisence) bagi warga kabupaten seragen banyak menggunakan jenis media komunikasi yang mendukung efektivitas kerja pegawai dan efektivitas pencapaian tujuan BPT tentang E-lisence yang terbagi menjadi 3 bentuk layanan:

  1. (G2G) Government to Government
  2. (G2C) Government to Citizen
  3. (G2B) Government to Business

Dalam penggunaannya tentu masing-masing sasaran memiliki jenis apliksi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya

  1. (G2G) Government to Government

Dalam praktiknya pada government to government mengggunakan aplikasi berupa

  1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Kantor Maya/Kantaya)

Penggunaan aplikasi kantor maya secara general meliputi  2 kegiatan, yaitu Daily Repor t (laporan keseharian) Monitoring & Controlling (pegawasan) setiap Satuan kerja, Kecamatan, BUMD, Desa/Kelurahan

Contoh kegiatanya diantaranya :

  1. Sarana pengiriman Data melalui Sistem Online
  2. Informasi dan Monitoring Proyek/Kegiatan secara OnLine pada setiap Satuan kerja
  3. Agenda Kerja pada setiap Satuan kerja
  4. Forum Diskusi dan Chating antar Personil dan Satker
  5. Surat Dinas / Undangan  pada Satker

Yang keseluruhannya dapat dilakukan menggunakan media

Aplikasi yang digunakan diantaranya :

  1. Sistem Surat Menyurat (Surat Maya/Surya)‏ alamatnya yaitu http://surat.sragenkab.go.id
  2. Sarana chatting menggunakan Disbook internal satuan kerja kabupaten sragen. Alamtnya http://Disbook.sragenkab.go.id

Jadi keduanya memang terpisah dari alamat aplikasi kantor maya. Inilah yang menjadi kekuranganya.

2.  Government to Citizen

Berupa akses melalui www.sragenkab.go.id yang menciptakan kemudahan informasi tentang Kabupaten Sragen serta menciptakan  transparansi data pemerintah kabupaten sragen sehingga masyarakat dapat berperan sebagai kontrol  terhadap proses pemerintahan, selain itu masyarakat dapat mendapatkan kemudahan melakukan proses perijinan yang memang tugas dari BPT melalui perijinan secara online. Semua itu dapat diakses berbagai  jenis sistem informasi yang meliputi:

  1. Sistem Informasi Pelayanan Satu Atap (Simtap)
  2. Sistem Informasi Akutansi & Keuangan
  3. Sistem Informasi Kependudukan (Simduk)‏
  4. Sistem Informasi Pendapatan (Simpatda)‏
  5. Sistem Informasi Manajemen RSUD
  6. Sistem Informasi Perdagangan Antar Wilayah (Simpaw) Sistem Informasi Geografis (GIS)
  7. Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)‏
  8. ‏Sistem Informasi Aset Daerah (Simaset)
  9. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (Simrenbang)
  10. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (Simonep)
  11. SIM Profil Daerah dan Peluang Investasi (PDPI)
  12. SIM Pusat Data dan Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah (PDP3D)
  13. Aplikasi E-Office Pemerintahan
  14. Sistem informasi himpunan peraturan daerah (SJDI)
  1. Goovernment to Business :

Pada pembentukan BPT yang menjadi sasaran adalah para pebisinis. Pada implementasi Egov yang mengarah pada G2B diantaranya adalah Program perijinan online dan Program E-Procuremen yang dinamakan LPSE. Perijinan online dapat diakses pada http://perijinan.sragenkab.go.id dan LPSE daat diakses melalui http://lpse.sragenkab.go.id . LPSE merupakan program pengadaan barang secara online (lelang), tidak hanya bagi BPT melainkan juga pemerintah kabupaten seragen beserta satuan kerjanya. Yang terakhir adalah layanan informasi mengenai himpunan peraturan daerah dalam brbagai hal termasuk dibidang usaha, misalnya tentang perubahan bentuk badan hukum dan nama perusahaan yang dapat diakases melalui http://jdihukum.sragenkab.go.id

Berdasarkan perkembangannya, jenis-jenis pelayanan e-License termasuk dalam beberapa kategori antara lain :

  1. Publish

Merupakan penerapan e-gov yang termudah karena selain proyekya yang berskala kecil , kebanyakan aplikasiya tidak pelu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. E-license pada dasarnya termasuk jenis pelayanan e-gov yang masih bersifat publish. Ketika kita ingin mengurus perijinan, kita hanya bisa melihat berbagai layanan perijinan di situs BPT namun tidak dapat berkomunikasi secara online. Tetap dibutuhkan kehadiran individu ke kantor BPT untuk mengurus perijinan secara langsung.

  1. Interact

Interact adalah tujuan dari BPT ke depan untuk lebih mengembangan layanan perijinanya tepatnya rencana pada tahun 2014 terkait dengan penanaman modal. Terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dan  dengan mereka yang berkepentingan dalam penerapan e-license ini khususnya penanaman modal. Pertama yaitu bentuk portal dan kedua pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan baik langsung atau tidak langsung.

  1. Transact

Berdasarkan observasi secara langsung dan data dari narasumber bentuk pelayanan secara transact masih dalam proses, pada 2014 sudah dipersiapkan pelayanan full online yang memakai perpindahan uang melalui rekening dan pengisian perijinan bisa dilakukan secara online, dan mendownload perijinan yang sudah diproses secara langsung  tanpa harus ke BPT.

Elemen sukses manajemen proyek E-License pemerintahan kabupaten Sragen diukur berdasarkan ukuran dibawah ini, yaiu :

  1. Political Environment

Kondisi politik yang stabil di kabupaten Sragen sangat mempengaruhi kinerja birokratnya dalam hal ini seperti penerapan e-government khusunya dalam e-lisensi.

  1. Leadership

Faktor kepemimpinan dari pihak kabupaten sendiri terutama yang menangani dalam implementasi e-gov sendiri yaitu dari pihak kepala BPTPM SRAGEN yang menangani segala jemis penerapan e-government terutama program e-lisensi.

  1. Planning

BPTPM SRAGEN sudah merencanakan perencanaan secara matang untuk menerapkan e-gov dalam pelayanan publiknya.

  1. Stakeholders

Untuk pihak-pihak yang terkait disini merupakan pihak-pihak yang berada dalam struktur BPTPM SRAGEN.

  1. Budget

Untuk dana sendiri , dalam penerpan e-gov BPTPM SRAGEN menggunakan dana APBD untuk menyukseskan program e-government.

  1. Technology

Untuk teknologi sendiri , BPTPM SRAGEN sudah menggunakn teknologi yang canggih. pemilihan teknologinya ini di dasari oleh pendapat-pendapat para ahli dalam bidang teknologi sehingga dalam pelaksanaanya bias cepat , tepat dan efisien bagi konsumewnnya.

  1. Innovation

Untuk inovasi-inovasi yang di tawarkan oleh BPTPM SRAGEN sendiri sangat unik dan dapat menarik perhatian konsumen seperti Kantor Maya/Kantaya, Surat Maya/Surya dsb.

Tujuan Three Tier e-Gov Architecture dalam e-license di pemerintah kabupaten Sragen adalah mempermudah proses integrasi berbagai institusi pemerintahan yang terdiri dari beberapa hal dibwah ini :

  1. Customer Facing

Merupakan lapisan terluar dari e-Gov  yang menghubungkan sistem dg para penggunanya.

Perangkat Customer Facing

  • Infrastruktur :

–          PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

Jl. Raya Sukowati No. 255   Sragen, Jawa Tengah

  • Interface :

–          Telp. (0271) 891025  Fax. (0271) 891 297

Website: http://www.sragenkab.go.id

http://www.pde.sragenkab.go.id

E-mail: info@sragenkab.go.id

  1. Perangkat 3 :

Untuk e-lisensi sendiri menggunakan  Aplikasi Sistem Informasi Perijinan di Badan Pelayanan Terpadu dengan sistem One Stop Service dimana di dalamnya terdapat :

–          59 Perijinan

–          10 Non Perijinan

–          Proses dokumen secara otomatis

–          Efisien, cepat, transparan

–          Fasilitas Tracking dokumen

  1. Delivery Service
  • Dalam penerapan e-lisensi di kabupaten Sragen bebrapa perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut :

–          ISP (Internet Service Provider)

–          High Frequency Radio (ROUTER)

–          Networks Operating System ( N O C ) PDE

–          SERVER KPT

  1. Structure

Lapisan terakhir merupakan lapisan pendukung dr 2 lapisan sebelumnya. Terdiri dr 2 lapisan, yaitu:

  1. Infrastuktur , untuk e-lisensi sendiri yang digunakan sebagai media penyalur menggunakan jaringan on-line yang dirncang secara khusus oleh tim dari pihak kabupaten sendiri yang langsung dihubungkan ke satelit yang nantinya bisa di akses dengan mudah oleh masyarakat.
  2. Suprastruktur , Untuk di kabupaten sragen sendiri dasar hukum yang digunakan dalam penerapan e-lisensi adalah :
    1. OTONOMI DAERAH (UU NO. 32 TH 2004)
    2. UU NO. 11 TH 2008 TTG ITE
    3. INPRES NO. 3 TH 2003 TTG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOV
    4. PERBUP 11 TH 2008 TTG PENYELENGGARAAN TIK/ EGOV DI KAB. SRAGEN

Selanjutnya kita akan membahas bagaimanakah implementasi dari e-license yang ada di kabupaten Sragen. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan akan dilihat terlebih dahulu bagaimanakah unsur-unsur yang terkandung dalam implementasi kebijakan, antara lain:

  1. Program

Yang dimaksud program disini adalah berawal dari keinginan bupati sragen dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan, bahwa tujuan pemberian otonomi adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah. Dari sini muncul suatu tekat untuk membentuk suatu E-lisence yang akan mewujudkan keinginan tersebut, yaitu Prinsip pelayanan prima sesuai tertuang dalam Keputusan MenPan No. 63 Tahun 2003, yaitu: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan,  tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan.

  1. Target group

Yang menjadi target group atau kelompok sasaran adalah keseluruhan masyarakat yang memiliki keinginan dalam menciptakan suatu lapangan usaha, penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang akan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi di Kabupaten Sragen.

  1. Pelaksana

Kebijakan mengenai pelaksana program ditetapkan pada Keputusan Bupati Nomor 17 Tahun 2002  tanggal 24 Mei 2002 yang juga didukung sepenuhnya oleh legislatif melalui surat Ketua DPRD Sragen Nomor 170/288/15/2002 tangggal 27 September 2002 perihal Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. Didalamnya berisi tentang usaha pemerintah kabupaten Sragen untuk memberikan kemudahan pelayanan dibidang perijinan dengan prinsip dapat dipercaya, mudah, murah, cepat dan transparan melalui satu pintu (one stop service). Artinya, segala urusan yang berkaitan dengan ijin–ijin yang semula tersebar dibeberapa unit kerja dapat diselesaikan serta memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas tentang target waktu yang pasti, prosedur yang jelas dan biaya yang transparan, yang kemudian berubah tiga kali menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), Badan Pelayanan Terpadu (BPT) serta Badan Perjinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan dibidang perijinan dengan prinsip dapat dipercaya, mudah, murah, cepat dan transparan melalui satu pintu (one stop service).

Sekuensi Implementasi Kebijakan Publik (Riant Nugroho)

Dari bagan sekuensi yang disampaikan oleh Riant Nogroho maka:

  1. Poin Kebijakan Publik adalah mengenai muncunya kesadaran Bupati Sragen dalam pemberian layanan yang prima kepada masyarakat yang tertuang dalam beberapa aturan, yaitu :
  1. Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata laksana Pelayanan Umum.
  2. INPRES  Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
  3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Pada pasal 12 disebutkan agar diupayakan mewujudkan sistem pelayanan satu atap secara bertahap.
  4. Surat Edaran Menko Wasbangpan Nomor 56/MK.WASPAN/6/1998, tentang langkah-langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakat dengan menerapkan pola pelayanan terpadu (satu atap dan satu pintu) bagi unit-unit kerja kantor pelayanan yang terkait dalam proses atau menghasilkan suatu produk pelayanan.
  5. Surat Menko Wasbangpan No.145 / MK / Waspan / 3/1999 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan.
  6. SE mendagri No. 503/12/PUOD/1999.
  7. Garis–Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia Tahun 1999  Bab III.
  8. Keputusan Menpan No.63/Kep/M.Pan/7/2003.
  9. KEPMENPAN No.KEP/24/M.PAN/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
  10. KEPMENPAN No.KEP/26/M.PAN/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan  Pelayanan Publik.
  1. KP penjelas (peraturan pelaksana)

Pemerintah Kabupaten Sragen membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dengan Keputusan Bupati Nomor 17 Tahun 2002  tanggal 24 Mei 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. Serta didukung sepenuhnya oleh legislatif melalui surat Ketua DPRD Sragen Nomor 170/288/15/2002 tangggal 27 September 2002 perihal Persetujuan Operasional UPT Kabupaten Sragen, yang merupakan cikal bakal perkembanga dari BPTPM.

  1. Program

Bentuk program yang ada adalah E-Lisence yang dihasilkan oleh BPTPM mengenai pelayanan perijinan secara online serta pnyederhanaan proses perijinan yang dulu harus melalui dinas-dinas terkait, hingga sekarang cukup dilakukan pada 1 gedung yaitu BPTPM.

  1. Proyek

Proyek yang ada diantaranya adalah proses pengadaan barang serta aplikasi berupa komputer dan sarana penunjang lain dalam pelaksanaan E-Lisence.

  1. Kegiatan

Berupa aktivitas pelayanan yang diberikan oleh BPTPM kepada masyarakat yang berkepentingan dalam kepengurusan perijinan pendirian usaha maupun penanaman modal di Kabupaten Sragen

  1. Pemanfaat

Masyarakat yang berkepentingan dalam kepengurusan perijinan pendirian usaha maupun penanaman modal di Kabupaten Sragen.

Dalam penelitian ini akan melihat kesuksesan dari program E-License diukur dengan menggunakan model implementasi berdasarkan pendapat dari George C. Edward III melalui empat indikator, antara lain :

  1. Komunikasi

Menyangkut bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi & publik, kejelasan informasi, konsistensi informasi dan personel yang jelas. Berkaca pada teori faktor keberhasilan pelaksanaan atau implementasi yang disampaikan oleh George C. Edward III apabila dihubungkan dengan pelaksanaan E-license yang ada pada BPTPM kabupaten sragen tentunya tidak terlepas dari adanya komunikasi yang baik dari semua bagian dalam struktur. Komunikasi yang baik tersebut ditandai dengan adanya aplikasi jaringan komunikasi yang maju dengan menggunakan aplikasi berupa voip call, disbook, surat maya, Video Converence pada setiap pegawai.

  1. Resources

Berkenaan dengan sumber daya pendukung. Meliputi staf, informasi yang relevan, kewenangan yang menjamin kebijakan diarahkan sebagaimana yang diharapkan & fasilitas (sarana, prasarana) yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Bila tdk ada maka pelayanan yang baik tidak dapat diberikan. Dihubungkan dengan teori diatas maka hal yang berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan E-lisence yang ada di Sragen tidak terlepas dari tersedianya staf yang berkompeten. Sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala BPTPM, Bapak Tugiyono bahwa cara rekruitmen pegawai BPT memang diutamakan kualifikasinya untuk menempati posisi sentral dalam BPTPM dengan jumlah struktur yang proporsonal meliputi:

  1. Kepala
  2. Sekretariat

1)                  Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2)                  Sub Bagian Keuangan

3)                  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  1. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan

1)      Sub Bidang Pelayanan KTP, KK, dan Akte Capil

2)      Sub Bidang Informasi, Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan

  1. Bidang Perijinan Jasa Usaha

1)      Sub Bidang Perijinan Indakop dan Reklame

2)      Sub Bidang Perijinan Pertanian, Perhubungan, Pariwisata,SIUJK dan K3

  1. Bidang Perijinan Tertentu

1)      Sub Bidang Perijinan Prinsip, Lokasi, IMB dan HO

2)      Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan

Secara keseluruhan operasinya juga didukung kerjasama dengan masing-masing     dinas yang berhubungan dengan perijinan. Suprastruktur yang berhubungan   dengan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya BPTPM Seragen secara sah      diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 17 Tahun 2002  tanggal 24 Mei 2002 yang             juga didukung sepenuhnya oleh legislatif melalui surat Ketua DPRD Sragen Nomor          170/288/15/2002 tangggal 27 September 2002 perihal Pembentukan Organisasi dan           Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen, sehingga tindakannya sah       secara hukum. Ditambah dengan fasilitas yang lengkap baik mengenai gedung             yang telah tersedia, sarana komputer yang dilengkapi dengan jaringan internet        guna pelaksanaan E-Lisence serta berbagai aplikasi-aplikasi yang mendukung      kinerja para pegawai BPTPM guna memperoleh informasi yang akurat guna     dioleh untuk dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan.

  1. Disposisi

Disposisi berhubungan dengan sikap & komitmen karena kecakapan saja tidak cukup, tanpa kesediaan & komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Seringkali implementor tidak melaksanakan kebijakan secara asli. Sikap dan komitmen ditunjukkan dengan adanya batasan waktu yang ditetapkan oleh pihak BPTPM dalam menangani masalah perijinan yang relatif singkat dan bersifat pasti yang telah menjadi prinsip pelayanan BPTPM. Berbeda dengan perijinan yang lama dimana tidak ada batasan waktu yang pasti, sehingga sering terjadi penundaan penyelesaian perijinan yang memunculkan budaya pungli pada birokrasi. Dengan adanya batasan waktu tersebut maka hal tersebut akan berpengaruh pada kinerja para pegawai di BPTPM. Dengan adanya batasan waktu maka kinerja pegawai bisa disesuaikan dengan waktu kerja. Apabila dalam waktu 2 hari dinilai pegawai mampu menyelesaikan perijinan maka pada waktu 2 hari tersebutlah pegawai harus menyelesaikan tugasnya. Sehingga kinerja pegawai menjadi teratur dan disiplin, sehingga akan mudah melihat pegawai yang kurang memiliki komitmen dilihat dari ketepatan waktu penyelesaian perijinan tersebut. Apabila melihat kinerja BPTPM yang konsisten dengan apa yang dijanjikan maka nampak bahwa sikap dan komitmen para pegawai memang baik.

  1. Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik, adanya SOP yang mengatur tata aliran pekerjaan & pelaksanaan program. Dalam praktiknya pada BPTPM maka syarat keberhasilan yang disampaikan oleh George C. Edward III terwujud pada bentuk struktur yang jelas yang nampak pada bagan berikut:

Dari bagan ini membuktikan bahwa aliran pekerjaan dan aliran pertanggungjawaban serta peran masing-masing bagian telah ditetapkan dalam prosedur, sehingga masing-masing struktur memahami masing-masing perannya. Dalam pemahaman peran pada masing-masing struktur akan mengurangi terjadinya konflik peran atau kerancuan peran yang dapat menurunkan kinerja pegawai serta mencegah munculnya pegawai yang memiliki peran minimal atau bahkan over dalam mengemban peran dalam organisasi yang akan dapat menurunkan motivasi kerja pegawai.

Berdasarkan model implementasi dari Edward diatas, faktor-faktor pendorong keberhasilan implementasi dari e-license sendiri adalah :

  1. Komitmen Pimpinan Politik

=> komitmen pimpinan pemerintahan

Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan E-Lisence yang ada pada BPTPM kabupaten sragen ditunjukkan dengan adanya bantuan pengadaan peralatan komputer oleh pemerintah pusat seperti yang telah disampaikan oleh bapak tugiyono selaku kepala BPTPM serta pendanaan langsung dari APBD sragen selama perkembanganya hampir selama 12 tahun tersebut. Bahkan dari produk yang dihasilkan tersebut sragen memperoleh penghargaan tentang Citra Pelayanan yang Prima dari Presiden RI. Dari situ dapat disimpulkan bahwa BPTPM dengan produk E-Lisence memang didukung sepenuhnya oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

  1. Kemampuan Organisasi

terdiri dari : kemampuan teknis, kemampuan menjalin hubungan dengan organisasi lain, pengembangan SOP.

Kemampuan Organisasi dimulai dari kemampuan para pegawai yang saling bekerja membentuk suatu sistem, sehingga masing-masing subsistem mempengaruhi roda pergerakan dari sitem tersebut. Untuk itu dalam proses pengembangan kemampuan organisasi yang harus dikembangkan terlebih dahulu adalah pengembangan kemampuan masing-masing pegawai. Dalam usahanya untuk mendapatkan kemampuan organisasi yang baik maka dalam proses rekruitmen pegawai diambil dari berbagai Satuan Kerja berdasarkan kompetensi pada bidangnya masing-masing, melalui penilaian terhadap kinerja dan PDLTnya, sehingga telah berpengalaman dan ahli dibidang pelayanan yang akan ditangani. Selain itu ketika BPTPM memunculkan bentuk pelayanan baru yang lebih baik yaitu mewujudkan One Stop service (OSS), maka sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai tenaga pelaksana di Badan Perijinan Terpadu harus betul-betul handal. Pada kondisi seperti itu, dilakukan on the job training dan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan. Disamping sarana dan prasarana kantor yang memadai, hal ini dimaksudkan  sebagai  Empowering / Pemberdayaan Aparatur. Beberapa kegiatan On the Job Training dan pelatihan-pelatihan  tersebut antara lain:

  1. On The Job Training / Magang

Agar dapat memberi pelayanan kepada masyarakat dengan baik, maka beberapa pegawai pada awal terbentuknya UPT ditugaskan untuk magang di KPT Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali slama 1 minggu pada tahun 2002.

  1. Pelatihan – Pelatihan
  1. Diklat Komputer.

Sejak tanggal 6 Januari 2003 telah dilaksanakan diklat komputer dengan mengundang instruktur untuk melatih tenaga pelaksana di KPT saat itu. Waktunya setiap hari Senin hingga Kamis setelah jam 13.00, karena diasumsikan setelah jam tersebut pelayanan sudah relatif berkurang. Materi yang diajarkan meliputi:

–            Program Microsoft Word

–            Program Microsoft Excel

–            Program Microsoft Access.

Dan terus dikembangkan untuk dapat menjalankan program-program aplikasi terbaru yang mempunyai nilai lebih, misalnya: Powerpoint, Corel, Photoshop, arsip dalam bentuk CD, moving movie, pelayanan dengan internet.

b.    Training  for  Sucsess.

Untuk bisa tampil prima dalam melayani customer/pelanggan, dilakukan training terhadap SDM pelaksana dengan mengundang instruktur dari bagian pengembangan Sumber Daya Manusia perusahaan swasta. Materi pelatihan meliputi :

  • Bagaimana caranya agar tampil rapi, sopan dan santun dalam menghadapi dalam melayani customer.
  • Bagaimana caranya harus selalu ceria,  yakin dan meyakinkan dalam menyambut dan melayani customer.
  • Bagaimana harus mampu memperhatikan sikap tubuh dan bertindak setenang mungkin saat melayani customer, serta teknik-teknik menghadapi customer.

Dengan prinsip “hari ini lebih baik dari kemarin”, SDM terus dikembangkan. Tahun 2004 diadakan pelatihan ESQ dan sistem manajemen mutu dari konsultan yang ditunjuk oleh Sucofindo, hal ini sebagai syarat mendapat ISO 9001 –2000. Tahun 2005 dilakukan pelatihan oleh psycholog profesional (Direktor pengembangan SDM perusahaan swasta) untuk pengembangan kepribadian.

3.   Paradigma Pelayanan

Dalam era reformasi dan keterbukaan serta menghadapi pasar bebas, telah terjadi kompetisi sangat ketat dalam bidang usaha dan investasi. Untuk itu birokrasi dituntut mampu melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi dalam melayani masyarakat. Para birokrat yang masih mengedepankan pikiran dan perilaku “Kenapa harus capek-capek, begini aja toh dapat gaji juga, atau kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah“,harus diakhiri dan dibuang jauh-jauh, mengingat para birokrat digaji untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Untuk itu BPTPM Kabupaten Sragen telah berupaya mengubah paradigma lama “dilayani“ ke paradigma baru yaitu“melayani dengan tulus dan ikhlas” dan kini berubah menjadi “ satu hati dalam melayani “.

Dalam paradigma baru tersebut mengandung makna:

  • Ø Menempatkan customer menjadi orang terpenting yang harus dilayani, sebab karena merekalah kami bekerja dan mendapat gaji.
  • Ø Kami tidak merasa berjasa dengan melayaninya, justru kami berterima kasih telah mendapat kesempatan untuk melayaninya.

Paradigma ini akan menjadi tata nilai baru dan budaya kerja baru.

  1. Komitmen Pelaksana

Dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, psikologis & birokratis. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa komitmen dari pelaksana, disini berarti para pegawai di BPTPM kabupaten sragen telah teruji dari diterapkannya  batas waktu dari pengurusan surat ijin dan penanaman modal. Bahkan untuk menambah rasa bangga terhadap pekerjaan yang mana rasa bengga tersebut dapat meningkatkan komitmen terhadap pekerjaan yang diemban oleh pegawai BPTPM, maka kepala BPTPM membangun fasilitas karaoke yang dapat digunakan pegawai BPTPM ketika waktu senggang.

Faktor Penghambat dari implementasi e-License di pemerintah kabupaten Sragen adalah :

–          Banyaknya aktor yg terlibat

–          Komitmen/loyalitas ganda

–          Kerumitan proyek

–          Jenjang pengambilan keputusan terlalu banyak

–          Waktu & perubahan pemimpin

Apabila melihat dari beberapa faktor yang dapat menghambat kinerja BPTPM dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Sragen, yang menjadi kendala adalah kerumitan program karena kebanyakan pegawai belum terlalu menguasai penggunaan alat-alat modern atau bisa dibilang mengenai kesiapan Sumberdaya Manusia. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan:

1. Rekruitmen tenaga profesional

2. Diklat/Kursus/Peningkatan kapasitas SDM

3. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Perusahaan Swasta

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

  1. Kesimpulan

E-License sebagai bentuk dari Electronic Government sebagai strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital yang berfokus pada permasalahan perijinan secara Online. E-license dalam perkembangannya sejak 2002 mengalami peningkatan sekitar 500 % berdasarkan penjelasan dari Humas BPT Sragen. E-License memberikan kemudahan kepada para penggunanya untuk melakukan perijinan sehingga berbagai usaha dapat mempunyai ijin usaha dan tentu akan meningkatkan pendatan asli daerah pemerintah kabupaten Sragen.

Tujuan Egov BPT Seragen : Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan melalui penggunaan media-media teknologi dan informasi. Dalam proses implementasi e-government pada BPT yang memfokuskan pada pelayanan perijinan (E-Lisence) bagi warga kabupaten seragen banyak menggunakan jenis media komunikasi yang mendukung efektivitas kerja pegawai dan efektivitas pencapaian tujuan BPT tentang E-lisence yang terbagi menjadi 3 bentuk layanan.

Dalam penelitian ini akan melihat kesuksesan dari program E-License diukur dengan menggunakan model implementasi berdasarkan pendapat dari George C. Edward III. Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan E-Lisence yang ada pada BPTPM kabupaten sragen ditunjukkan dengan adanya bantuan pengadaan peralatan komputer oleh pemerintah pusat seperti yang telah disampaikan oleh bapak tugiyono selaku kepala BPTPM serta pendanaan langsung dari APBD sragen selama perkembanganya hampir selama 12 tahun tersebut. Bahkan dari produk yang dihasilkan tersebut sragen memperoleh penghargaan tentang Citra Pelayanan yang Prima dari Presiden RI. Dari situ dapat disimpulkan bahwa BPTPM dengan produk E-Lisence memang didukung sepenuhnya oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Kemampuan Organisasi dimulai dari kemampuan para pegawai yang saling bekerja membentuk suatu sistem, sehingga masing-masing subsistem mempengaruhi roda pergerakan dari sitem tersebut. Untuk itu dalam proses pengembangan kemampuan organisasi yang harus dikembangkan terlebih dahulu adalah pengembangan kemampuan masing-masing pegawai. Dalam usahanya untuk mendapatkan kemampuan organisasi yang baik maka dalam proses rekruitmen pegawai diambil dari berbagai Satuan Kerja berdasarkan kompetensi pada bidangnya masing-masing, melalui penilaian terhadap kinerja dan PDLTnya, sehingga telah berpengalaman dan ahli dibidang pelayanan yang akan ditangani. Selain itu ketika BPTPM memunculkan bentuk pelayanan baru yang lebih baik yaitu mewujudkan One Stop service (OSS), maka sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai tenaga pelaksana di Badan Perijinan Terpadu harus betul-betul handal. Pada kondisi seperti itu, dilakukan on the job training dan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan. Disamping sarana dan prasarana kantor yang memadai, hal ini dimaksudkan  sebagai  Empowering / Pemberdayaan Aparatur. Beberapa kegiatan On the Job Training dan pelatihan-pelatihan. Komitmen Pelaksana dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, psikologis & birokratis. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa komitmen dari pelaksana, disini berarti para pegawai di BPTPM kabupaten sragen telah teruji dari diterapkannya  batas waktu dari pengurusan surat ijin dan penanaman modal. Bahkan untuk menambah rasa bangga terhadap pekerjaan yang mana rasa bengga tersebut dapat meningkatkan komitmen terhadap pekerjaan yang diemban oleh pegawai BPTPM, maka kepala BPTPM membangun fasilitas karaoke yang dapat digunakan pegawai BPTPM ketika waktu senggang.

Apabila melihat dari beberapa faktor yang dapat menghambat kinerja BPTPM dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Sragen, yang menjadi kendala adalah kerumitan program karena kebanyakan pegawai belum terlalu menguasai penggunaan alat-alat modern atau bisa dibilang mengenai kesiapan Sumberdaya Manusia. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan:

1. Rekruitmen tenaga profesional

2. Diklat/Kursus/Peningkatan kapasitas SDM

3. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Perusahaan Swasta

  1. Saran

Peneliti memberikan sorotan terhadap hambatan dalam penerapan e-License khususnya yang berhubungan dengan perekrutan sumber daya manusia yang professional dan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sudah ada sehingga dapat bersaing dan berkualitas. Terobosan baru terhadap e-License adalah dengan meningkatkan kualitas penggunaan tekhnologi dan layanannya dengan tidak hanya publish ataupun interact, namun dengan transact sehingga lebih efektif, efisien, dan aman tidak ada korupsi. Karena proses pembarayan melalui rekening mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Indrajit eko , Richardus. ELECTRONIC GOVERNMENT: Strategi pembangunan dan pengembangan system pelayanan public berbasis teknologi digital. Jogjakarta : 2002.

Indrajit eko , Richardus.e-Government In Action ragam kasus implementasi sukses di berbagai belahan dunia. Jogjakarta : 2005.

www.sragenkab.go.id diakses pada tanggal 16 April 2012

http://bpt.sragenkab.go.id/ diakses pada tanggal 18 April 2012

http://www.scribd.com/doc/50442168/85/BPT SRAGEN diakses pada tanggal 18 April 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s